JOMBANG – Pemerintah memastikan belum akan menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang saat ini Rp2.000 per kilogram pada tahun ini. Pasalnya, pemerintah belum mampu membeli beras dengan harga tinggi.

Demikian ditegaskan oleh Menteri Pertanian Anton Apriantono yang hadir dalam peresmian sistem resi gudang Jawa Timur di Desa Tebel Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, Selasa (25/3/2008).

”Dari sisi petani memang diuntungkan jika HPP ini naik. Tapi apakah masyarakat siap jika harga beras juga ikut naik. Itu pertimbangan kami,” kata Anton.

Dikatakan dia, kenaikan HPP tak akan memberikan solusi peningkatan kesejahteraan pertani. Menurutnya, efektivitas penyerapan Bulog terhadap gabah petani lebih menjadi prioritas, dan akan berimbas kepada kesejahteraan petani.

”Terpenting, Bulog bisa menyerap semua gabah yang dimiliki petani, karena Bulog akan membeli gabah itu sesuai dengan HPP. Jika kepada tengkulak, petani akan rugi,” terangnya.

Dia juga membantah jika Indonesia saat ini mengalami krisis beras, juga anjloknya harga gabah. Menurutnya, anjloknya harga gabah lantaran stok yang berlebih di tingkatakan petani. ”Siapa bilang negara kita ini krisis beras. Anjloknya harga gabah karena banyak gabah yang kita miliki, dan itu membuktikan bahwa kita tidak kekurangan pangan,” elaknya. (tritus julan)

JOMBANG – Pengusutan kematian Hani Susi Wariana, korban meninggal dalam kasus dugaan malapraktik bakalan berjalan pincang. Pasalnya polisi kesulitan menemukan bukti-bukti.

Kesulitan pembuktian ini menyusul korban yang sudah dikebumikan Senin (24/03) kemarin, setelah pihak keluarga keberatan dilakukannya autopsi terhadap jenazah siswi kelas I SMP Muhammadiyah 5 Kec Bareng itu. Polisi hanya berpatokan terhadap hasil visum yang dilakukan tim medis RSD Jombang untuk menyeret dokter Pujianto ke meja hijau.
Kapolres Jombang, AKBP Muhammad Kosim mengaku, pihaknya memang mengalami kendala untuk mengungkap dugaan malapraktik yang dituduhkan keluarga korban kepada dokter Pujianto.

Menurutnya, banyak bukti medis yang dibutuhkan namun pihaknya terkendala dengan penolakan visum oleh keluarga korban. Sebelumnya dia berharap, dari hasil autopsi itu, bisa memberikan bukti-bukti medis mengenai kesalahan dokter.

”Keluarga korban menolak autopsi. Padahal hasil autopsi itu menjadi bukti yang kuat bagi kami, apakah ada kesalahan dokter atau tidak,” kata Kosim, Selasa (25/3/2008).

Praktis, ia hanya bisa berharap dari hasil visum yang hingga kemarin juga belum didapatkan pihaknya dari tim medis RSD Jombang. Kendati demikian, ia berjanji akan mengusut tuntas kasus ini.

”Biarlah majelis hakim yang menentukan dugaan kebenaran malapraktik ini. Kami akan berupaya untuk mengumpulkan bukti sekuatnya,” terangnya.

Atas kondisi ini, ia juga berharap jika dalam persidangan nanti, dugaan malapraktik ini mendapati titik terang, kendati bukti-bukti yang diberikan dirasa masih kurang.

”Saya harap proses selanjutnya berjalan dengan fair. Kalau si dokter ternyata bersalah, ya harus diberi hukuman. Sebaliknya jika tak ada kesalahan, harus dibuktikan secara medis juga,” tukasnya.

Saat ini, lanjut Kapolres, pihaknya masih terus melakukan penyelidikan atas kasus meninggalnya Hani Susi Wariana itu. Ia memastikan jika kasus ini akan segera ditindaklanjuti ke persidangan.

”Tugas kami adalah menuntaskan kasus ini hingga ke wilayah hukum selanjutnya. Tentunya dengan kapasitas dan bukti-bukti yang ada,” pungkasnya. (Tritus Julan/Sindo/kem)

JOMBANG – Tingginya harga minyak goreng (migor) bakalan berkepanjangan. Menteri Perdagangan (Mendag), Mari Elka Pangestu sendiri pesimistis jika subsidi migor yang diberikan kepada masyarakat miskin (maskin) akan menurunkan harga migor di pasaran.Pesimisme Mendag ini lantaran dia masih melihat tingginya harga crude palm oil internasional. Sehingga, kendati pemerintah melakukan langkah dengan memberikan subsidi pembelian migor sebesar Rp2.500 per liter kepada masyarakat maskin, hal ini tak akan berpengaruh pada harga migor di pasaran yang masih melambung itu.

”Karena harga minyak dunia masih tinggi,” kata Mari Elka Pangestu saat meresmikan sistem resi gudang Jawa Timur di Desa Tebel Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, Selasa (25/3/2008).
Dia hanya menargetkan, subsidi pembelian migor kepada masyarakat miskin ini mampu meringankan beban masyarakat yang terkena imbas tingginya harga migor akhir-akhir ini. Itupun menurut dia, pemerintah membatasi dengan memberikan subsidi tersebut selama enam bulan ke depan.

”Setiap kepala Keluarga (KK) per bulan mendapatkan subsidi Rp5.000 untuk dua liter minyak goreng. Tergantung harga migor di daerah masing-masing berapa, kita hanya menyubsidi sebesar itu per bulan,” terangnya.

Lebih jauh dikatakan dia, program subsidi migor ini sebelumnya telah diberlakukan di beberapa provinsi, di antaranya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sumatra Barat, dan Jawa Timur. ”Untuk pertama kali di Jatim, kita lakukan di Jombang ini,” terangnya. (Tritus julan)

Sumber Jawa Pos

Hari Ini Mulai Datangi Lokasi
MOJOKERTO – Setelah memantau dari jauh polemik Sendi Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akhirnya turun tangan. Mereka mulai melakukan investigasi seputar polemik yang melibatkan warga dan Perhutani KPH Pasuruan tersebut. Hari ini, mereka memastikan turun ke lokasi eks Desa Sendi.

Sebelum memulai investigasinya, mereka menggelar pertemuan dengan sejumlah lembaga yang lebih dulu mendampingi warga. Antara lain, Lembaga Peduli Indonesia, Walhi Jatim, LHKI, LBH Jatim, Masyarakat Bantuan Hukum (MBH) dan Al Harokah Jombang. “Jangan sampai salah masuk. Karena itu, kami butuh bertemu dengan lembaga pendamping, untuk mengetahui proses yang telah berjalan. Sebab, kami tidak ingin merusak proses tersebut,” ungkap anggota Komnas HAM Syafruddin Ngulma Simeulue di sela pertemuan dengan lembaga pendamping di RM Jimbaran, kemarin.

Keputusan Komnas HAM untuk turun ke lokasi tersebut karena melihat ada hak-hak warga di Sendi. Salah satunya hak untuk mendapatkan pemukiman. Selain itu, dikatakan Bang Syaf, sapaan akrabnya, juga ada kewajiban pemerintah kepada warga. Antara lain, kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi. “Kami sejauh ini belum tahu, apakah sudah dilakukan atau tidak. Sehingga, kami perlu mendatangi lokasi,” katanya.

Namun, dengan posisi warga Sendi yang diuntungkan dengan sejarah keberadaannya, pemerintah semestinya melakukan kewajibannya itu. Desa Sendi dari dulu ada dan sampai sekarang warganya juga masih ada. Paling utama yang harus dilakukan Pemkab Mojokerto, ditegaskan Bang Syaf, mengukuhkan keberadaan Desa Sendi. “Dengan dikukuhkan, maka kewajiban lain akan mengikuti sendiri. Karena keberadaannya telah dikukuhkan, maka harus mendapat perlindungan dan dipenuhi,” ujarnya.

Meskipun baru kali pertama secara resmi turun ke lokasi, namun Komnas HAM sudah banyak mempelajari polemik tersebut. Sehingga, Komnas HAM juga melihat ada sisi kelemahan dengan perjanjian ganti rugi yang selama ini diduga menjadi ’senjata’ Perhutani. Perjanjian yang terjadi pada tahun 1931 tersebut, menurutnya, harus dianggap tidak sah. “Perjanjian itu kan dibuat sebelum kemerdekaan. Maka itu bukan perjanjian, melainkan penekanan. Itu harus dipertimbangkan,” katanya.

Sementara itu, dimulai hari ini dengan mendatangi lokasi eks Desa Sendi, Komnas HAM berencana melakukan investigasinya hingga hari Selasa (25/3) besok. Selain menemui langsung warga Sendi dan berusaha mengumpulkan data-data pendukung, mereka juga mengagendakan bertemu dengan Bupati Mojokerti Achmady dan DPRD setempat. “Kami juga diminta dewan untuk melihat paripurna penyampaian hasil kerja Pansus Sendi,” katanya.

Sebagai ending dari investigasi yang dilakukan tersebut, diungkapkan Bang Syaf, Komnas HAM akan mengeluarkan rekomendasi. Baik kepada Pemkab Mojokerto, DPRD dan pihak terkait, termasuk Menteri Kehutanan RI (Menhut).

Sebelumnya, Bang Syaf sempat meminta Pemkab dan Polres Mojokerto bersikap tegas. Hal itu disampaikan setelah muncul sinyal rencana penggusuran warga Sendi. Saat itu, dia juga mengatakan, bahwa kedua institusi itu mempunyai kewajiban konstitusi. Yakni, melindungi warga. Bukan sebaliknya, malah merestui dan melindungi Perhutani.

Tak tanggung-tanggung, dia menegaskan, polisi semestinya pejabat di internal Perhutani yang mengakibatkan kehancuran kawasan lindung yang dikelolanya. Sebab, hal itu jelas-jelas tergolong tindak pidana kejahatan lingkungan. (abi/yr)

Minggu, 09/03/2008

JOMBANG (SINDO) – Diduga menyimpan sejumlah kayu ilegal, gudang kayu milik salah satu anggota TNI digerebek polisi dan petugas Perhutani kemarin.

Penggerebekan yang melibatkan sekitar 100 personel Polres Jombang dan KPH Perhutani Jombang dimulai sekitar pukul 12.00 WIB.Awalnya, aparat mendatangi Desa Pelabuhan, Kec Plandaan. Di desa yang berdekatan dengan kawasan hutan ini, petugas menyisir rumah-rumah warga dan pekarangan yang diduga menyimpan kayu curian. Dugaan petugas tak meleset.

Petugas mendapati ratusan gelondong kayu jati dan jenis kayu rakyat lainnya di rumah warga.Selain itu,petugas juga mendapati ratusan gelondong kayu dengan berbagai ukuran di pekarangan dan persawahan milik warga. Dari pantauan SINDO, pencurian yang diduga kuat dilakukan warga ini tergolong rapi.

Para blandong (penjarah kayu) itu menyembunyikan kayu curian di semak- semak untuk mengelabui petugas. Bahkan, sejumlah kayu itu juga disembunyikan di makam desa setempat agar terhindar dari rampasan petugas. Namun, petugas tak kehilangan akal. Petugas yang jumlahnya ratusan itu menyebar ke seluruh pekarangan warga hingga radius beberapa ratus meter.

Alhasil, kayu- kayu yang disembunyikan itu berhasil diamankan dan diangkut truk petugas. Aparat belum puas, meski sudah berhasil mengamankan ratusan gelondong dan balok kayu jati. Mereka kemudian mengalihkan bidikan pada salah satu gudang kayu yang juga menjadi tempat pengolahan kayu milik ES, salah satu anggota Koramil di Jombang.

Gudang yang terbuat dari kayu itu awalnya terkunci, dan hanya ada satu penjaga gudang.Penggerebekan pun sempat terhenti beberapa jam,karena petugas tak mendapati pemilik gudang. Penggerebekan di tempat itu mendapat dukungan dua petugas dari Denpom V/II Mojokerto dan satu petugas Pospom Jombang yang ikut turun ke TKP. Karena posisi gudang yang terkunci,dua petugas Denpom memaksa masuk gudang yang di dalamnya berisi ratusan gelondong dan kayu olahan itu.

Petugas hanya memeriksa kayu-kayu yang tertata rapi di luar dan di dalam gudang,tanpa bisa memastikan status kayu tersebut.Beberapa saat kemudian, pemilik gudang datang ke lokasi dan memberikan dokumen-dokumen kayu yang diminta petugas. Di hadapan petugas, ES mengaku kayu-kayu tersebut resmi ia beli dari kebun rakyat.

Ia juga memberikan bukti- bukti yang didapat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) setempat. Namun, hingga pemeriksaan terakhir sekitar pukul 16.30 WIB, petugas belum bisa memastikan status kayu milik ES ini.Petugas juga belum memutuskan mengangkut kayu-kayu milik ES. Waka ADM KPH Perhutani Jombang Tubagus AS mengaku, kesulitan menentukan status kayu milik ES ini.

Menurutnya,pihaknya masih harus melakukan penelitian lebih lanjut atas dokumendokumen yang diserahkan ES ini. ’’Kami belum bisa memastikan status kayu ini. Butuh koordinasi dengan Dishutbun dulu,’’ kata Tubagus. Hanya menurutnya, sejumlah dokumen yang dimiliki ES ini masih beberapa ada yang kurang, seperti saksisaksi di beberapa dokumen yang tak dibubuhkan. Pihaknya juga kesulitan mengusut status kayu, karena ES tak memiliki rekap kayu yang ia kelola.

’’Kami tak mendapati register kayu mulai dari pembelian, jumlah yang diolah dan dijual,”katanya. Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Irfan menjelaskan, operasi Wanalaga dilakukan untuk meminimalisasi aksi illegal logging di Jombang. Sasarannya, kayu-kayu yang diambil dari hutan setempat.

’’Kayu yang disimpan warga pun kami ambil sebagai barang bukti. Sementara ini, kami belum berhasil menentukan tersangka dalam operasi kali ini,’’ kata Irfan. Operasi berakhir sekitar pukul 17.00 WIB. Petugas mengangkut satu truk kayu jati dan diamankan di Polsek Plandaan bersama ratusan kayu yang didapat dari operasi sebelumnya. (tritus julan)

Minggu, 09/03/2008

JOMBANG (SINDO) – Puluh- an mahasiswa yang mengatasnamakan Front Mahasiswa Jombang (FMN) siang kemarin menggelar aksi menolak kenaikan harga sembako.

Demo kali ini dilakukan,menyusul kenaikan harga sembako yang tak terkendali. Dalam aksi yang dikemas sebagai bagian dari peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh kemarin, mereka menuntut Pemkab Jombang untuk segera merespons kegelisahan masyarakat akibat melonjaknya harga sembako.

Aksi yang berlangsung damai itu, dimulai pukul 10.00 WIB. Para mahasiswa ini menggelar poster yang berisi tuntutan,yakni turunkan harga sembako, kesehatan dan pendidikan gratis untuk rakyat, serta jaminan kesehatan reproduksi perempuan. Koordinator aksi Andre mengatakan, kehidupan kaum ibu yang ada di Indonesia selalu dihadapkan pada persoalan harga kebutuhan pokok.

Pemerintah dalam hal ini,menurut Andre,tidak pernah merespons persoalanpersoalan rakyat. ”Harga beras, minyak goreng, tepung, bumbu dapur, dan semua kebutuhan pokok naik. Bukan hanya naik, namun ganti harga.Akibatnya, rakyat dalam hal ini kaum perempuan, semakin menderita,” teriak Andre dalam orasinya di hadapan pengguna jalan yang melintas di sekitar Ringin Conthong.

Dia memaparkan, kenaikan harga kebutuhan pokok tampaknya masih menjadi komoditas para elite untuk saling melakukan kompetisi guna merebut simpati dari rakyat. Apalagi menjelang pemilu dan pemilihan kepala daerah. ”Kami tetap menuntut pemerintah segera menurunkan harga-harga serta memperkuat ketahanan pangan nasional,”kata Andre. (tritus julan) 

Kepala Bawasda Jombang, Chairil Hariya Udaya membantah jika dugaan penyunatan dana ADD itu telah sampai dipihaknya. Menurutnya, belum ada laporan yang mengatakan jika Camat Mojoagung, Camat Imam Sudjiono terlibat penyunatan sebesar Rp1,8 juta per desa itu. ’’Belum, kami belum menerima laporan itu. Kalu toh memang ada laporan, saya pasti tahu lebih dulu,’’ bantah Chairil.

Ia malah membantah jika orang nomor satu di Kec Mojoagung tersebut telah melakukan penyimpangan. Berdasarkan hasil tim pemeriksa (TP) di Kec Mojoagung, tak mengindikasikan adanya pemotongan seperti yang diakui beberapa kepala desa tu. ’’Dari hasil pemeriksaan tim kami, tak ada penyimpangan,’’ bantahnya.

Pengakuan Chairil ini berbalik dengan keterangan salah satu stafnya yang namanya engan disebutkan. Staf Bawasda ini memastikan, jika laporan dari salah satu kepala desa di Kec Mojoagung itu telah sampai ditangan Bawasda. Bahkan menurut dia, Chairil sendiri yang telah meneima laporan itu per tanggal 18 Februari yang lalu. ’’Tanggal 18 Februari lalu sudah kami terima,’’ kata staf ini.

Kendati demikian, ia tak berani menyebut hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Bawasda itu, apakah ada penyimpangan ataukah sebaliknya. ’’Kami tak berani memberitahukannya,’’ tukasnya.

Keterangan staf Bawasda ini juga dikuatkan dengan pengakuan Rahmad jaya, Kepala desa Kauman Kec Mojoagung. Menurutnya, ia telah mengirimkan surat laporan dugaan penyimpangan itu pada tanggal 18 Februari lalu. Menurut dia, ia sendiri yang menandatangani surat laporan yang ditembuskan ke Wakil Bupati Jombang, Kabag Pemerintahan dan Komisi Pemerintahan DPRD Kab Jombang itu. ’’Kami juga menembuskan surat itu ke beberapa instansi,’’ aku Rahmad, saat dihubungi kemarin.

Di tambahkan dia, pemotongan yang terdesain secara rapi itu memang tidak melibatkan camat secara langsung. Namun, camat tersebut memberikan instruksi kepada dua orang suruhan mereka, sebagai kordinator pencairan dana di Bank Jatim. ’’memang bukan camat yang melakukan sendiri, tapi melalui orang suruhannya, yang juga perangkat desa,’’ tegasnya.

Lebih jauh dikatakan Yaya, panggilan akrab Rahmad Jaya, pemotongan itu dilakukan di salah satu ruangan Bank Jatim, tempat dimana dana ADD itu dicairkan. Saat beberapa kades mengambil dana ADD itu di Bank, dua orang suruhan camat tersebut langsung melakukan pemotongan sebesar Rp1,8 juta. ’’Dua orang ini mengaku disuruh camat,’’ kata kades yang lolos dari penyunatan dana ADD ini.

Muncul Dana Pembuatan Baliho

Sementara dari rincian pemotongan dana ADD sebesar Rp1,8 juta itu, muncul anggaran yang digunakan untuk pembuatan stiker dan baliho sebesar Rp500 ribu. Diduga, dana ini dipakai untuk membuat stiker dan baliho Bupati Suyanto, yang banyak terpasang di tiap-tiap desa. Dari salah satu kades yang minta namanya disembunyikan, ada delapan jenis pemotongan yang dilampirkan saat pemotongan dana ini di Bank Jatim, dan beberapa diantaranya telah dikoreksi dan dirubah angkanya. ’’Salah satunya untuk baliho Bupati Suyanto yang dipasang di desa kami itu,’’ kata salah satu kades di Ke Mojoagung

Iapun mengaku tak berdaya untuk menolak permintaan dua orang yang mengaku menjadi suruhan Camat Mojoagung itu. ’’Saya menerima saja, karena takut jika tak menuruti pemotongan ini,’’ ujar sumber tadi.

Tak hanya untuk stiker dan baliho, dalan rincian pemotongan itu juga menyebut uang saku petugas Bawasda yang melakukan pemeriksaan atas progam itu sebesar Rp 200 ribu. Namun, sejumlah kades juga tanpa diberi penjelasan terkait perincian pemotongan dana yang mencapai Rp1,8 juta itu. ’’Kami hanya disodori rincian itu, dan kemudian disuruh membayarnya,’’ tegasnya. (tritus julan)

Rabu, 27/02/2008

JOMBANG (SINDO) – Penyunatan dana program dana alokasi desa (ADD) kembali terjadi.Kali ini,pungutan liar tersebut terjadi di Kecamatan Mojoagung.

Sebanyak 17 desa terpaksa menyetorkan sebagian dana yang mereka terima ke oknum camat setempat. Rata-rata setiap kepala desa harus membayar Rp1,8 juta. Padahal,ADD yang mereka terima dari Pemkab hanya berkisar Rp60–80 juta. ”Dari 18 desa,hanya desa kami yang menolak untuk menyetorkan dana tersebut,” ungkap Kepala Desa Kauman Rachmad Jaya kemarin. Dia mengurai, untuk pemotongan ini Camat Mojoagung terlebih dahulu mengumpulkan seluruh kades di Desa Mancilan.

Saat itu, setiap kades diminta menyerahkan dana untuk biaya pembuatan laporan kegiatan dan surat pertanggungjawab-an (SPJ). ”Para kades terpaksa mengikuti keputusan tersebut karena merasa takut,”bebernya. Selain melakukan penarikan dana,camat juga mengancam agar persoalan tidak dibuka ke publik. Hal itu dilakukan camat, lantaran nama baik Camat Mojoagung itu takut tercemar.

’’ Aksi yang dilakukan Camat Mojoagung ini tak lain adalah upaya pemerasan yang sangat merugikan dan menyengsarakan warga,” keluh Yaya, sapaan akrab Rahmad Jaya. Pengakuan senada juga dilontarkan salah satu kades yang keberatan namanya disebut.Menurutnya, ia takut untuk tak meluluskan permintaan atasannya itu. Jadi, uang sebesar Rp1,8 juta itu begitu saja ia berikan.

Dia menyebut, pemotongan serupa juga dilakukan camat untuk pembuatan proposal sebesar Rp200.000. Kendati demikian, ia mengaku pemotongan itu masih pada tahap kewajaran. ’’ Untuk pemotongan pembuatan proposal sebesar Rp200.000 per desa, kami rasakan wajar-wajar saja, dan tak akan diributkan.Namun dengan ada-nya pemotongan hingga Rp1,8 juta per desa, ini sudah keterlaluan,’’ ujar sumber tadi. Dia mengaku,alasan kades lainnya menerima pemotongan ini juga atas dasar pengetahuan yang minim dalam menyusun SPJ.

Hal ini menyusul ratarata kades di Kecamatan Mojoagung baru saja menjabat. ’’ Seluruh kades yang ada di Mojoagung tergolong buta dengan mekanisme pembuatan SPJ itu sendiri,”tukasnya. Sementara itu, Camat Mojoagung Imam Sudjiono saat ditemui di kantor Kecamatan Mojoagung kemarin, terkesan menghindari konfirmasi wartawan. Bahkan dengan nada tak bersahabat, ia meminta kepada wartawan untuk tak menemuinya.

’’ Saya tak ingin menemui Anda karena tak ada waktu. Jadi mohon dengan hormat, saya tidak bisa memberi tanggapan,” ujar Imam Sudjiono berkelit. Dengan pendek, ia mengaku akan mempelajari seputar pertanyaan yang dilontarkan wartawan. ’’ Saya tak mau komentar,dan akan mempelajari dulu,’’ kilahnya sembari menerima telepon dan terus berlalu. Sementara Kepala Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten Jombang Chairil Hariya Udaya, mengaku belum menerima laporan dugaan pemotongan dana ADD ini.

Hanya,jika memang dugaan kasus pemotongan ini benar adanya, ia memastikan akan memidanakan camat itu. ’’ Kita lihat saja nanti, kalau memang benar,ini bisa dipidanakan,’’ ungkap Chairil. Keterangan Chairil ini, bertolak belakang dengan keterangan yang disampaikan salah satu tim pemeriksa kecamatan di Bawasda. Dikatakan, kasus dugaan pemotongan dana ADD ini telah sampai di meja Bawasda pada 18 Februari lalu. ’’ Sudah masuk laporannya, tapi untuk lebih jelasnya, tanyakan saja kepada Pak Chairil,’’ ujar Mukhoiriyah. (tritus julan)

Jum’at, 29/02/2008

SEMENTARA dari rincian pemotongan dana ADD sebesar Rp1,8 juta itu, muncul anggaran yang digunakan untuk pembuatan stiker dan baliho sebesar Rp500.000.Diduga, dana ini dipakai untuk membuat stiker dan baliho Bupati Suyanto,yang banyak terpasang di tiap-tiap desa.

Dari salah satu kades yang minta namanya disembunyikan, ada delapan jenis pemotongan yang dilampirkan saat pemotongan dana ini di Bank Jatim, dan beberapa di antaranya telah dikoreksi dan diubah angkanya.”Salah satunya untuk baliho Bupati Suyanto yang dipasang di desa kami itu,’’ kata salah satu kades di Kec Mojoagung. Ia pun mengaku tak berdaya untuk menolak permintaan dua orang yang mengaku menjadi suruhan Camat Mojoagung itu.

”Saya menerima saja, karena takut jika tak menuruti pemotongan ini,’’ ujarnya. Tak hanya untuk stiker dan baliho, dalam rincian pemotongan itu juga menyebut uang saku petugas Bawasda yang melakukan pemeriksaan program itu sebesar Rp200.000. ”Kami hanya disodori rincian itu, dan kemudian disuruh membayarnya,’’ tegasnya. (tritus julan)

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/nusantara/dbd-jombang-bencana-sosial.html

JOMBANG(SINDO) – Pemkab Jombang terpaksa menaikkan status wabah Demam demam berdarah dengue (DBD) dari kejadian luar biasa (KLB) menjadi bencana sosial.

Wakil Bupati Jombang Ali Fikri menyatakan, status wabah DBD dinaikkan karena jumlah korban meninggal sudah sangat mengkhawatirkan. Hingga akhir Februari, korban meninggal tercatat mencapai 21 orang. Sebagai perbandingan, selama 2007, korban meninggal akibat kasus yang sama hanya mencapai 20 orang.

Dia menyebut, persentase kematian pasien DBD ini hampir menginjak angka 10%. ’’Dari sekitar 250 pasien DBD, 21 di antaranya meninggal dunia. Ini berarti, persentase kematiannya hampir menginjak 10%.Karena itu,statusnya dinaikkan,’’ terang Fikri.

Penetapan status bencana sosial juga mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan yang menyebut penetapan status masing-masing kondisi bencana, termasuk bencana sosial.’’Kalau untuk penetapan KLB,angka kematian mencapai 1% dibanding jumlah kasus. Sedangkan lebih dari itu, statusnya berubah menjadi bencana sosial,’’ ujarnya.

Bersamaan dengan penetapan status bencana sosial, Pemkab Jombang sudah menyiapkan sejumlah langkah penanganan DBD, di antaranya memberikan pelayanan kesehatan gratis untuk penderita DBD. ’’Biaya apapun atas perawatan DBD untuk maskin akan digratiskan.Termasuk untuk pembelian darah di UTD PMI setempat. Jika pasien miskin sudah membeli darah di UTD, bisa diklaim ke Pemkab,’’ tukas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Namun, kata Fikri, perawatan gratis hanya diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Pasien di luar kategori tersebut, tetap diberlakukan pembayaran sesuai tarif rumah sakit. Pemkab juga menyediakan anggaran sebesar Rp3 miliar. Dana tersebut bisa dimanfaatkan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat untuk kegiatan penanggulangan DBD di setiap wilayah yang diidentifikasi sebagai wilayah endemik.

’’Di wilayah lain juga bisa diberlakukan upaya penanggulangan DBD ini. Kami tak membatasi anggaran untuk kasus ini, asalkan semua peruntukannya jelas,’’ tandasnya. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Jombang Endang Setyawati, saat dikonfirmasi mengaku telah mengajukan jumlah bantuan yang diminta Dinkes kepada Pemkab.

Namun sayangnya, dia tak menyebut berapa anggaran yang diajukan untuk penanganan DBD ini. Dia juga mengungkapkan, jumlah penderita DBD di Jombang hingga kemarin mencapai sekitar 322 kasus. Dari angka itu, 21 penderita dinyatakan tak tertolong.

’’Untuk data rekap sementara, data itu yang kami punya, selebihnya belum kami hitung,’’ ujar Endang. Wabah DBD yang menjangkit Jombang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Kemarin, satu tim dari Biro Kesra Pemprov Jatim meninjau langsung kondisi pasien DBD di rumah sakit daerah (RSD) Jombang.

Dalam kunjungan itu,Ketua Tim Sunaryono, meminta kepada Dinkes Jombang untuk bergerak cepat menangani DBD yang telah menelan 21 korban jiwa itu. ’’Langkah-langkah untuk penanggulangan dengan cepat harus dilakukan,’’ kata Sunaryono.

Langkah cepat dimaksud, yakni Dinkes harus segera lebih mengintensifkan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) di daerah endemik, dan daerah yang berdekatan dengan wilayah itu. (tritus julan)