Sadar kalau selama ini anggaran publik daerah (APBD) di kabupaten Jombang tidak berpihak ke rakyat kecil, 30 orang berinisiatif untuk belajar memahami anggaran publik. Mereka merupakan perwakilan kelompok masyarakat kecil di kabupaten Jombang dari berbagai sektor, antara lain radio komunitas, paguyuban tukang becak Jombang, kelompok tani, dan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM).
“Kita berusaha agar masyarakat mampu memahami dan mengkritisi APBD yang selama ini merupakan ‘jantung’ pembangunan daerah,’ tegas Arifah Anas, penanggung jawab kegiatan. Menurut perempuan yang akrab disapa Arik ini, ada kesan yang selama ini terus menerus dibangun oleh pemerintah kabupaten bahwa anggaran publik merupakan hal yang rumit dan jlimet, oleh karena itu rakyat ‘tidak perlu’ ikut campur trlalu jauh dalam hal ini.
Hal yang senada juga dilontarkan oleh Aan Anshori, direktur Perhimpunan LinK (Lingkar Indonesia untuk Keadilan). ‘Sudah bukan rahasia lagi kalau di Jombang pembahasan anggaran publik hanya dimonopoli oleh kalangan birokrasi dan legislatif tanpa ada keseriusan pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, implementasi maupun pngawasannya, ” tukasnya. Akibat dari ketiadaan partisipasi ini, menurut Aan, yang juga terlibat dalam pelatihan tersebut, pembangunan di Jombang tidak sensitif kebutuhan masyarakat. Dia mencontohkan tidak adanya respon pemkab atas jaminan perlindungan kesehatan masyarakat miskin pasca kebijakan menkes yang tidak mau memberlakukan lagi SKTM (surat keterangan tidak mampu) bagi masyarakat miskin yang tidak mendapatkan kartu askeskin. Padahal seperti diketahui bersama sampai saat ini banyak keluarga miskin di kabupaten Jombang yang tidak memegang kartu tersebut.
Dalam pelatihan yang digelar selama 2 hari mulai tanggal 23 – 24 Oktober lalu oleh Lakpesdam NU Jombang, peserta diajak untuk mempelajari prinsip dan siklus serta struktur APBD. Bukan hanya itu saja, acara yang difasilatatori oleh Ismail dari FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) juga memberikan berbagai cara menganalisa apakan kebijakan anggaran publik daerah sudah berpihak kepada rakyat atau belum. Dari 3 sektor –pendidikan, kesehatan dan pertanian- yang ‘dibedah’ bersama, terlihat banyak sekali ketimpangan. Dibidang pertanian misalnya, meski Jombang telah memproklamirkan sebagai daerah agraris, namun hal itu tidak tercermin dalam APBD 2007. Betapa tidak, untuk urusan ini, anggaran yang dialokasikan ke dinas prtanian dan ketahanan pangan pada tahun yang sama hanya sebesar. Rp. 6.293.605.180, yang itu artinya hanya sebesar 0,8% dari seluruh total belanja selama 1 tahun. Ironisnya lagi, 58,5% dari 0,8% tersebut dihabiskan untuk belanja pegawai (tunjangan dan honorarium aparat), sisanya sebesar 43,5% baru digunakan untuk program langsung ke masyarakat.(42N)
DIarsipkan di bawah: Good Governance
